WidodoWirawan.Com


2 Komentar

​Vaksin Palsu, Mendudukkan Permasalahan Secara Adil


IMG-20160715-WA0017.jpg
IMG-20160715-WA0019.jpg
Tulisan ini saya buat dengan rasa prihatin atas terungkapnya peredaran vaksin palsu. Prihatin terhadap begitu masifnya persebaran vaksin palsu ini sehingga menjadi bahan berita berhari-hari lamanya. Sebagai sebuah berita tentu banyak sisi pandang berlainan yang muncul ke permukaan. Salah satunya yang saya tangkap adalah kehebohan masyarakat terutama masyarakat yang telah mengimunisasikan anak-anaknya dengan vaksin-vaksin itupada masa/periode perkiraan  pemalsuan. Kehebohan ini semakin ditambah dengan diumumkannya fasilitas kesehatan (rumahsakit, bidan praktik, klinik) yang melayani imunisasi dengan vaksin palsu.

Saya sendiri merasakan sendiri kehebohan ini karena ada salah satu saudara saya yang anaknya ternyata juga diduga kuat pernah diimunisasi vaksin palsu dari data yang didapatkan dari berita yang telah beredar. Sebagai bagian dari orang  medis, saya telah memberikan saran kepada saudara saya itu untuk menanyakan kepada rumahsakit terkait mengenai vaksin yang pernah disuntikkan ke anaknya. Lalu apakah rumahsakit dalam hal ini bersalah karena telah menggunakan vaksin palsu. Saya sebagai salah satu aktifis di bidang perumahsakitan tidak berani memastikan karena harus diteliti lebih dalam apakah memang ada RS, sebagai sebuah institusi benar-benar mengetahui bahwa vaksin yang digunakannya adalah palsu.

Sampai dititik ini, sebaiknya kita menyadari bahwa RS mau pun fasilitas kesehatan lainnya juga bagian dari masyarakat, konsumen yang memakai vaksin itu. Saya yakin sebagian RS yang disebutkan tersebut, direktur dan bagian pengadaannya tidak mengetahui apakah vaksin itu palsu atau asli. Memang beberapa fasilitas kesehatan dinilai teledor melakukan transaksi ke distributor yang tidak bonafit? ini pun masih bisa diperdebatkan. Bukankah ini bukan hanya tanggung jawab rumahsakit untuk memastikan bahwa suatu distributor benar-benar menjual vaksin yang asli. Saya kira kita tidak perlu berdebat bahwa sebenarnya sudah ada cara menentukan bahwa sebuah vaksin itu adalah palsu, namun itu juga bukan jaminan.

Saya ingin mempertanyakan kemana orang atau lembaga yang berperan sebagai pengawas peredaran vaksin ini. Ternyata pun ada juga semacam pemakluman bahwa lembaga pengawas tidak bisa bekerja optimal di belantara peredaran vaksin (dan tentunya obat-obat lainnya, belum lagi untuk makanan yang beredar) karena sedikitnya jumlah personil mereka. Lalu siapa yang harus disalahkan? Saya tidak mau menjawabnya. Sebaiknya semuanya bertanggung jawab. Di sisi lain sebaiknya pemerintah juga lebih kuat menjalankan hukum yang berlaku. Aspirasi masyarakat untuk menghukum sekeras-kerasnya para produsen vaksin palsu, menurut saya cukup tepat untuk menjadi peringatan bersama, jangan macam-macam kalau terkait dengan urusan kepentingan masyarakat banyak. Saya hanya berharap pemerintah bisa. Disamping itu sebaiknya pemerintah juga harus bertanggung jawab bukan hanya melemparkan kesalahan kepada pihak, misalnya rumahsakit, bahkan dalam sebuah judul berita di sebuah media massa, sudah ada judul “Kepala RS menjadi tersangka”.

Baiklah, agar tulisan ini tidak bertele-tele, kita sebagai masyarakat fokus kepada diri kita saja. Saya melakukan pemisalan saja bagaimana cara menghadapi masalah vaksin palsu ini. Pagi ini saya membeli 4 butir telor asin di sebuah warung jejaring waralaba untuk lauk sarapan anak saya. Sampai di rumah, ketika istri saya membagi dua sebutir telor, ditemukan banyak jamur tumbuh pada telor tersebut. Lalu istri saya minta saya kembali ke warung untuk melakukan komplain. Awalnya saya agak emosi, telor busuk kok dijual, padahal tanggal kadaluawarsanya masih lama, 25 Juli 2016. Namun atas saran istri, baik-baik saja komplainnya. Saya turuti. Saya kembali ke warung menemui mba penjualnya dan bilang dengan lembut: “Mba, tolong telor asin ini ditukar sama telor biasa aja ya, ini udah berjamur gini padahal tanggal belum kadaluwarsa. Diganti telor biasa aja mba soalnya saya yakin telor asin lainnya juga gini…”. Si Mba tanggap, tanpa babibu, langsung memilihkan telor biasa setelah saya menyerahkan struk pemebelian. Ternyata 10 butir telor biasa harganya hampir sama dengan 4 buitur telor asin, dan saya masih dapat kembalian uang. Lumayan, telor 4 beranak jadi telor 10. Saya juga pesan ke mba-nya: “tolong suplier telornya dibilangin ya.” Dijawab: “Tentu Pak”. Sip, saya lega. Saya yakin warung itu ganti melakukan komplain ke suplier telor asinnya. Setelah itu saya tanya ke mba-nya: “kalau telor ini busuk juga gimana mba”. Dia bilang, langsung aja datang ke warung lagi. Ini sekian kalinya ini saya melakukan komplain dengan baik-baik (tanpa sedikit pun emosi di hati saat ketemu petugas warungnya) dan dapat tanggapan yang baik pula.

Nah, pengalaman beli telor ini, menurut saya, sebaiknya bisa kita aplikasikan juga, sebagai masyarakat yang mungkin sudah diduga mendapatkan suntikan vaksin palsu kepada anaknya. Jangan langsung menyalahkan lembaga kesehatannya, cobalah baik-baik datang untuk konfirmasi ke rumahsakit. Begitu juga rumahsakitnya, sebaiknya tetap bertanggung jawab dan melayani komplain dengan baik. Lakukan imunisasi ulang, lalu panggil supliernya buat mempertanggungjawabkan dan mengganti vaksin yang palsu. Memang kalau berkelit, tentu harus ada upaya lain. Namun sebisa mungkin masyarakat jangan sampai kena imbas yang parah.

Masalah vaksin palsu ini menjadi masalah yang sangat serius dan menjadi pelajaran besar bagi kita semua, agar tidak terulang dan semakin meningkatkan kewaspadaan. Terhadap oknum rumahsakit yang memang ketahuan bermain kotor dan dan mengetahui bahwa vaksin itu palsu, ini adilnya memang tetap harus diproses hukum.

Kemudian, untuk pemerintah. Saya menyarankan agar lebih banyak mengalokasi sumber daya pengawasan dan lebih intensif melakukan pengawasan. Kasus vaksin ini hanya fenomena gunung es, ada masalah yang lebih besar dan siap meletus. Yaitu obat palsu. Obat dengan harga yang sangat murah selisih jauh harganya dengan di pasaran, bisa diduga sebagai obat palsu. Saya menceritakan lagi pengalaman saya ketika mengobatkan anak ke sebuah rumahsakit pemerintah yang besar. Saya diminta oleh oleh dokter untuk menebus di luar rumah sakit (kebetulan menurut petugas, persediaan di rumahsakit habis) resep obat bermerek yang harganya menurut saya cukup mahal. Alhamdulillah bisa ketemu obat itu di apotek yang saya kira juga bisa dipercaya, karena harga obatnya wajar. Namun (sayangnya) keluarga pasien sebelah saya bilang, kok ga beli di Pasar P*****a saja. Dia dapatkan obatnya yang sama dengan harga yang sangat murah menurut saya. Saya cukup terkejut. Terkejut karena saya baru sadar, apakah pihak rumahsakit dan pemerintah mengetahui bahwa hal ini bisa merugikan pasien sendiri. Sebagai pasien tentu ingin yang paling murah, tapi mereka tidak tahu mana yang palsu. Kewajiban RS tetap melakukan edukasi secara baik dan jelas kepada pasien dan keluarga.Kewajiban pemerintah seperti saya tadi di atas, memperketat pengawasan dan memperberat hukuman serta menjalankannya. Semoga kasus ini tidak berulang di tahun depan. Aamiin.

Iklan


Tinggalkan komentar

Bulan-Tahun Jejaring dan Advokasi


483523c5-a4c7-4431-b01d-aaca65958e16

Beberapa bulan terakhir ini terasa begitu lebih banyak aktifitas yang menyita energi fisik dan pikiran. Saya bersyukur istri sedikit bisa memahami untuk full time mengurus anak-anak. Mengurus anak pertama yang sedang menempuh ujian akhir semester, dan melakukan seleksi guru pendamping untuk anak kedua. Saya tahu menjadi ibu full time itu berat meski kadang saya tidak peka, mungkin karena sedang lelah juga dan pikiran bercabang-cabang. Saya berdoa semoga semua bisa berjalan dengan baik dalam situasi yang sangat crowded ini. Dan aktifitas menulis ini pun saya paksa agar bisa terlaksana malam ini juga, setelah lelah pulang kegiatan pra rapat kerja rumah sakit, dan tentu saja setelah sekian lama vakum mengisi blog ini. Memaksa, karena perut baru saja terisi makan malam sehingga berusaha untuk tidak langsung tidur meski mata telah berat.

Hari-hari di rumah sakit harus banyak saya disposisikan kepada teman-teman lain agar bisa berkonsentrasi sejenak memperkuat jejaring eksternal, dalam rangka kebaikan bersama juga membangun sistem yang diharapkan bisa menjadi lebih baik. Tentu saja isunya tidak jauh dari seputar JKN-BPJS, dan aturan-aturan kerumahsakitan, yang terasa semakin hari semakin perlu mendapatkan perhatian lebih. Dan kebersamaan itu walau terkesan melelahkan dan lambat, namun pasti progresnya sehingga melahirkan aksi-aksi nyata, meski pun masih sangat jauh dari hasil yang benar-benar dapat diharapkan. Namun di sanalah kita senantiasa memompa semangat kebersamaan agar lelah bisa terus ditepis, sehingga tidak melahirkan keputusasaan.

Mulai dari terbentuknya Forum Komunikasi RS Kelas C & D Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat kompak, namun terbentur oleh legalitas sehingga melahirkan transformasi yang lebih kuat berupa Asosiasi RS Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (ARSSI DIY) yang sedianya akan dilantik tanggal 19 Desember ini, bersamaan dengan launching web official yang memuat kumpulan data terintegrasi RS Swasta di Jogja, rsswastajogja.com, namun karena beberapa pertimbangan realistis, akan dimundurkan sekitar minggu ketiga tahun depan – hikmahnya tentu lebih bisa mengatur napas, sampai menggeliatnya Persatuan RS Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PERSI DIY), sebagai wadah asosiasi yang lebih besar untuk semakin aware dengan dinamika konstelasi bidang kerumahsakitan. Akhirnya forum-forum lintas komponen dan stakeholder pun terjalin: Keraton, DPRD, Dinkes, BPJS, BPRS, FKTP, Lembaga Ombudsman. Kolaborasi golongan tua dan muda terjalin apik di sini, saling pemahaman terjadi. Meski masih banyak yang saling berkelit. Namanya juga manusia. Banyak kepala banyak kemauan, banyak kepentingan juga.

Saya senantiasa berharap, kepentingan khalayak masyarakat, tetaplah yang paling utama, meski pun setiap pihak mengklaim juga: kami ya juga untuk kebaikan masyarakat. Paling lucu ketika berulang kali menyaksikan bahwa pihak-pihak tertentu tidak dapat bertindak sesuai kewenangannya. Pejabat dimana kami berharap, namun malah susah diharapkan. Entahlah apa yang ada di pikirannya. Namun kita berpikiran positif saja, dan terus bergerak, memperbanyak komunikasi dan memperkuat konsolidasi. Adakala lembut, namun tegas juga harus diasah. Lelah memang, namun itulah konsekuensi menuju perubahan bermakna. Salam kompak.
Sleman, 22.15 WIB


2 Komentar

Akar Masalah Pelayanan Dokter dan RS


Mumpung masih hangat pemberitaan mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia yang amburadul dan seringkali dinisbatkan kepada rumahsakit dan dokter (serta tenaga kesehatan lain) yang berlaku sewenang-wenang kepada masyarakat yang akan dan sedang berobat, saya tertarik juga untuk menulis tentang apa yang saya ketahui. Saya mengajak melihatnya secara global agar kita lebih bisa melihat permasalahan dasar timbulnya masalah-masalah seperti itu.

Hak untuk sehat merupakan hak dasar manusia agar dia tetap hidup. Sehat yang saya maksud di sini seperti definisi WHO, meliputi sehat bio (fisik), psiko (jiwa), sosial, dan spiritual. Untuk itu, kesehatan mestinya menjadi salah satu pilar dasar yang diurus oleh negara sebaik-baiknya selain pendidikan, ekonomi, dan keamanan. Dokter dan paramedis menurut saya termasuk pengabdi negara untuk rakyat, baik itu PNS atau swasta. Ini tercermin dalam sumpah profesi yang memberikan keutamaan kepada perlindungan kehidupan.

Profesi di bidang kesehatan tidak terlepas dalam definisi lingkup tenaga profesional yang mempunyai standar pelayanan dengan konsekuensi standar penghasilan.

Namun berbeda dengan negara kita, di negara yang sudah baik sistem kesehatannya semua hal itu diatur dengan baik dan layak baik standar pelayanan profesinya yang merupakan bentuk kewajiban dari profesi bidang kesehatan maupun tarif atau imbal jasa sebagai sebuah hak yang sama pentingnya dengan pelaksanaan kewajiban.

Selain itu, yang membedakan kita dengan beberapa negara dengan sistem kesehatan yang sudah baik meliputi berbagai hal seperti sistem pembiayaan kesehatan yang layak. Bandingkan dengan sistem kesehatan kita, untuk pembiayaan berobat saja saja sebagian besar masyarakat masih merogoh dari sakunya sendiri (sistem out of pocket atau fee for service). Berbeda dengan negara yang sudah menganut sistem pelayanan berbasis asuransi untuk semua warganya. Bahkan ada ada subsidi warga kaya kepada warga miskin melalui alokasi pajak untuk kesehatan, dan itu jumlahnya termasuk sangat besar. Dengan sistem asuransi yang baik pula kita seharusnya bisa mengendalikan biaya obat. Untuk menerapkan sistem asuransi yang baik tidak bisa dengan premi/iuran asal-asalan seperti rencana pemerintah yang telah menentukan total premi subsidi bagi masyarakat miskin sebesar Rp 15.500 per bulan. Bagaimana mungkin dengan pembiayaan semurah itu pelayanan akan berjalan dengan baik, malah bisa justru terjadi sebaliknya. Sudah ada contoh nyata di Jakarta dengan Program KJS yang belum matang itu.

Selanjutnya negara kita sistem kesehatannya juga masih bersifat konsumtif. Contoh saja, untuk masalah obat, belum ada satu pun obat medis yang bahan baku aktifnya kita produksi sendiri. Jelas ini akan berpengaruh terhadap biaya pengobatan. Begitu juga dengan alat-alat kesehatan yang amat mahal, sebagian besarnya masih diimpor dari luar negeri.

Lalu, di negara kita ini, biaya pendidikan dokter yang sangat mahal dan lama waktunya, juga belum mendapatkan perhatian yang baik oleh pemerintah. Sudah ada usul sebaiknya sekolah kedokteran dibuat saja dengan ikatan dinas seperti pegawai pajak yang lulusan STAN, atau sekolah kedinasan lainnya. Sehingga kontrak penempatan tenaga medis maupun paramedis di seluruh Indonesia bisa lebih merata. Untuk pembayaran gaji dan lama waktu pengabdian di daerah terpencil bisa mencontoh perusahan pertambangan yang layak dalam menggaji tenaga medis/paramedis serta memberikan fasilitas penunjang seperti mess, fasilitas hiburan, pendidikan , dan sebagainya, agar tenaga kesehatan itu betah di tempat terpencil. Lagi-lagi ini bukan permasalahan sepele karena itu semua memerlukan pemerataan pembangunan.

Bila faktor-faktor di atas sudah diperbaiki. Bolehlah kita berharap dokter dan paramedis bisa melayani dengan tenang tanpa perlu memikirkan kejar setoran dan mendapatkan jumlah pasien sebanyak-banyaknya. Dengan gaji dokter dan paramedis yang layak, pasien bisa mendapatkan keuntungan dengan berobat tanpa perlu membayar (hanya membayar premi yang dimasukkan dalam pajak, atau subsidi), dokter/paramedis tidak perlu kerja rodi 24 jam di banyak tempat praktik yang pada akhirnya berdampak meningkatkan angka malpraktik dan rendahnya mutu pelayanan.

Jadi isu yang mesti diwujudkan dalam aksi nyata oleh pemerintah adalah: dokter/paramedis sejahtera, rakyat sehat. Itu sudah hukum sebab akibat. Bila tidak maka ibarat pilot pesawat yang mengemudikan pesawat dalam keadaan lelah dengan bayaran tidak layak, makan ancamannnya adalah keselamatan bagi dirinya dan penumpang pesawat itu sendiri.

Salam.
WidodoWirawan.Com


34 Komentar

Pengobatan Gratis, Masihkah Perlu?


Sabtu, 14 Mei lalu, saya sempat menyaksikan acara baru reality show Trans TV, Pukul 18.30-19.00: “Pengabdian” yang menghadirkan sosok dr. Irma Rismayanty, dokter muda lulusan FK UI yang menerobos daerah terpencil di wilayah Serang, Banten untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat temporer selama beberapa hari. Dia menginap di sana dan melakukan beberapa kegiatan seperti pengobatan gratis dan penyuluhan.

Sebenarnya saya dulu sering sekali mengadakan dan ikut acara-acara bakti sosial pengobatan gratis begitu. Apalagi kalau keluar kota, pasti saya semangat, soalnya sekalian jalan-jalan, hehehe…

Berbicara pengobatan gratis, memang lebih mudah dalam penyelenggaraannya, namun tidak semudah dalam melihat efek jangka panjangnya terhadap kegiatan tersebut. Berdasarkan pengamatan saya pengobatan gratis sering tidak bersifat kontinyu alias berkesinambungan dan jarang disertai dengan penyuluhan yang efektif serta advokasi bagi masyarakat awam untuk lebih membuka wawasan mereka.

Contoh lain kasus pengungsi Merapi di shelter-shelter ternyata sebagian besar dari survey tim saya, mereka sudah jenuh dengan yang namanya pengobatan massal yang gratis. Obat-obatan mahal tidak diminum dan dibiarkan saja tergeletak di rumah masing-masing. Obat-obat jenis antibiotik sudah jelas tidak akan sesuai perlakuannya sehingga justru akan mempertinggi risiko kekebalan terhadap kuman penyakit. Obat-obat penyakit kronik seperti hipertensi dan diabetes bahkan dapat semakin parah bila peserta pengobatan massal tidak punya kesadaran untuk melanjutkan pengobatan di pusat pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas.

Tapi, apakah pengobatan massal dan gratis tidak diperlukan lagi? Tergantung, bila untuk fase bencana yang akut alias untuk jangka waktu yang singkat, maka masih sangat diperlukan karena memang ada keterbatasan akses pengobatan. Untuk daerah terpencil memang juga masih sangat perlu. Tentu saja sangat perlu diiringi dengan advokasi kepada para pemegang kebijakan untuk mau turun tangan dan memberikan tindak lanjut terhadap mereka yang menjadi kaum marjinal ini. Selain itu perlu upaya terus-terusan untuk menyadarkan masyarakat kita tentang pentingnya kondisi sehat dan kemampuan untuk mendeteksi secara dini penyakit-penyakit yang berbahaya.


27 Komentar

Gemas Dengan Pengobatan Alternatif!


Mumpung masih hangat-hangatnya cerita pengobatan alternatif, aku mau nimbrung nih…
Bukan karena takut bersaing loh… 😀 Tapi berdasarkan bukti yang aku temui di tempat di RS-ku membuat aku berkesimpulan jangan pernah mencoba pengobatan alternatif tanpa pernah terlebih dahulu berkonsultasi dengan praktisi rasional alias dokter dan sejenisnya 😀

Memang tidak bisa kita menutup mata ini (baca: masyarakat lari ke pengobatan alternatif) karena sistem pelayanan kesehatan kita yang kurang pro rakyat (miskin) dan pola pikir masyarakat yang cenderung tidak banyak berubah mengenai kesehatan karena tidak ada sistem pendidikan kesehatan yang baik bagi bangsa ini.

Kasus yang paling sering di RS adalah pengobatan trauma tulang dan sendi. Pengobatan alternatif  yang sering dijadikan pelarian adalah ahli tulang alternatif alias dukun sakal putung atau apalah mungkin ada yang namanya agak berbeda di daerah lain.

Sangat miris sekali beberapa hari yang lain aku menerima pasien dengan trauma patah tulang 7 bulan yang lalu dan dibawa ke sakal putung, ga tahu tuh diapain di sana, tahu-tahu persendian tumbuh benjolan sebesar bola sepak. Wah, gadis cantik berusia 17 tahun tersebut datang dengan perdarahan di sekitar benjolannya tersebut setelah jatuh lagi di kamar mandi…

Kebetulan ada radiolog (dokter radiologi) dan ortoped (dokter bedah tulang) yang standby, “Wah…begini nih, kasihan sekali.” “Mmhh, apa nih Dok? osteosarkom (tumor ganas tulang) ya?” “Apalagi klo bukan….” “Innalillahi….”

Jadilah keluarga pasien cuma pasrah dan sangat bersedih, dan mungkin menyesal telah terlambat memberikan pertolongan medis dari awal. Akhirnya pasien kami rujuk ke RSUP Dr. Sardjito untuk mendapatkan penangan yang komprehensif. Semoga Allah memberikan “mukjizat” kepada dirimu ya dik….hiks…hiks…

pic dari sini


166 Komentar

Kampanye No Puyer, Menyesatkan!


Entahlah, siapa yang lebih dahulu memulai kampanye anti pemakaian obat sediaan bubuk (puyer) ini. Dari awal memang sudah aneh saja melihat alasannya yang mengada-ada dan terkesan ada motif bisnis yang melatarbelakangi kampanye ini.

Sayangnya kampanye No Puyer ini sudah sangat menyebar di jagat internet beberapa tahun terakhir, dan di saat terakhir ini malah menjadi booming di media massa elektronik alias dunia pertelevisian dan media massa cetak alias koran.

Aku awalnya udah ga begitu “care” karena sangat kental kesan no evidence based medicine yang relevan dan substansial terhadap kampanye ini. Apalagi dengan jargon lain “Obat Puyer Membahayakan” justru ditangkap oleh orang awam sebagai sesuatu yang sangat menakutkan dan menjadi salah kaprah. Beberapa hari sebelum ini aku  mengikuti seminar yang di adakan oleh sebuah subbagian Ilmu Kesehatan Anak FK UGM (almamaterku), ketika ada peserta menanyakan tentang kampanye puyer ini. Di jawab oleh seorang senior spesialis anak: terlalu berlebihan, bukan puyernya yang salah, tetapi bagaimana prosedur dan etika peresepan obat dan mekanisme pembuatan puyer tersebut. Apalagi sekarang untuk konteks Indonesia tidak banyak obat tunggal  dalam sediaan non puyer, misal sediaan sirup yang bisa diperoleh.

Aku hanya menghimbau teman-teman jangan termakan kampanye no puyer yang menyesatkan ini. Sebagai panduan bagi orang tua ketika berobat ke dokter, jangan takut ketika dokter memberikan puyer. Tapi yang penting perhatikan obat apa saja yang diberikan, fungsinya, cara minumnya, dan reaksi sampingnya. Jika perlu mintalah salinan resep sehingga bila kontrol atau ke dokter lain, dapat dilihat riwayat pengobatannya.

Berikut aku lampirkan beberapa link bantahan terhadap kampanye No Puyer ini, dan beberapa link berisi tips bila harus menerima resep sediaan puyer:

Perdebatan Soal Puyer Tidak Pada Substansinya

Kontroversi Puyer, Membuat Masyarakat Bingung

YLKI: Konsumsi Obat Puyer Masih Dilematis

Puyer Dilarang, Obat Anak Bisa Mahal

IDI : Sesuai Prosedur, Obat Puyer Tak Masalah

—————————————————————————–
Klo gitu aku ikut-ikutan kampanye ah… 🙂

Puyer?? Siapa Takut!!

pic dari sini