dokter, kesehatan, manajemen, rumah sakit, yankes

Uncertainty & Unclearness


Mungkin teman-teman mengenal istilah PHP? Jauh sebelum istilah PHP yang merupakan bahasa gaul dari “Pemberi Harapan Palsu”, sudah dikenal terlebih dahulu singkatan rekursif (perulangan) yang merupakan sebuah bentuk lelucon dari sebuah bahasa pemrograman PHP, yaitu PHP Hypertext Preprocessor. Saya yakin tidak banyak yang paham dan bisa tertawa dengan lelucon rumit seperti ini… Malah tambah pusing kan? 😁 Kalau teman-teman lagi gabut (silakan searching sendiri arti gabut ini ya) silakan searching di mesin google istilah-istilah di atas ya… (tuh… ikut-ikutan rekursif kan sayanya) 😁

Saya sebenarnya mau berbicara tentang PHP yang merupakan singkatan dari “Pemberi Harapan Palsu”. Siapa pun, selama masih namanya manusia, pria atau wanita, mesti tidak suka di PHP kan? Ada istilah lain dalam bahasa Inggris yang saya kira dapat mewakili istilah gaul berbahasa Indonesia ini, yaitu Uncertainty dan Unclearness.

Dalam scope (cakupan) terbatas, mungkin juga teman-teman pernah mendengar isitilah BPIS? Saya yakin jarang sekali, mesti…. Beda sama BPJS, mesti udah paham semua kan 😊

Okey! BPIS adalah akronim (singkatan) dari “Bila Pasien Itu Saya”, “If the Patient Is Me”, sebuah istilah yang mulai gencar digaungkan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia akhir-akhir ini. Dalam scope kerumahsakitan, istilah BPIS muncul dalam separuh lebih dari bab-bab standar akreditasi rumah sakit (RS). Dahulu sistem pelayanan kesehatan menganut pola “hospital centered care” atau pun “doctor centered care”. Sistem yang melihat posisi masyarakat yang menggunakan fasilitas layanan kesehatan sebagai objek yang tidak memiliki wewenang apa-apa dalam menentukan kesembuhan dirinya. Apa-apanya mesti manut kepada dokter atau RS. Zaman sudah berubah. Di era diseminasi/sebaran informasi yang sangat cepat melalui teknologi internet, menghendaki masyarakat (pasien) untuk memegang peranan sangat penting dalam menentukan kesembuhan dirinya, memegang peranan penting dalam memutuskan intervensi pengobatan dan tindakan medik terhadap dirinya. Selain dijamin oleh negara, secara kekuatan sosial, posisi tawar masyarakat sudah lebih baik terhadap layanan kesehatan. Seorang dokter yang memberikan pelayanan yang tidak memuaskan di mata seorang pasien, dapat tersebar dengan cepat dan akan berakibat tidak baik terhadap dokter itu sendiri.

Nah, teman-teman, salah satu unsur dari sekian banyak dimensi mutu dalam memberikan layanan publik, tak terkecuali layanan kesehatan adalah unsur kepastian (certainty) dan kejelasan (clearness). Bayangkan posisi kita sebagai pasien yang kepayahan dengan sakitnya, menunggu seorang dokter yang diinformasikan secara jelas oleh bagian administasi akan praktik pada jam sekian-sekian. Lalu kita (sebagai pasien) ternyata harus menunggu sampai lebih dari, katakanlah, lebih dari 1 jam (bahkan bisa ada yang sampai 7 jam!). Apakah dalam posisi tersebut, teman-teman akan mengalami lonjakan emosi yang sangat atau biasa saja? 🙄

Unsur certainty dan clearness sangat erat dalam menentukan apakah pasien akan puas atau tidak dengan layanan dokter/RS. Seorang dokter menolak dan marah ketika diingatkan bahwa dia akan praktik pada jam sekian-sekian oleh bagian administrasi, seolah-olah dia tidak akan lupa atau tidak akan ada masalah yang menyebabkan dia tidak akan jadi praktik pada hari/jam yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Di sini petugas administrasi telah menjalankan unsur certainty, memastikan bahwa dokter pasti (insyaAllah) akan praktik pada hari/jam yang telah ditentukan. Di lain waktu, seorang dokter marah ketika tidak diingatkan bahwa pada hari/jam tertentu dia akan praktik. Petugas administrasi tiba-tiba secara mendadak menginformasikan kepada dokter bahwa telah ada antrian pendaftaran pasien yang cukup banyak. Dia tidak siap karena petugas administrasi tidak memberitahukan/mengingatkan jauh-jauh dari waktu praktiknya. Dalam hal ini petugas administrasi telah lalai tidak menjalankan unsur certainty tadi. Dua kejadian ini ternyata mengakibatkan ketidakpuasan dari pihak dokter mau pun pasien. Ketidakpuasan biasanya akan melahirkan komplain, yang dapat bermanifestasi baik atau buruk, tergantung respon yang diberikan. Ketidakpuasan dan komplain lahir karena ada gap (kesenjangan, jurang pemisah) antara harapan (ekspektasi, idealita) dengan kenyataan (realita). Harapan dari pasien bahwa dokter bisa praktik tepat waktu, tapi kenyataan yang dihadapi oleh pasien tidak sesuai harapannya, maka kekecewaan akan muncul, tidak puas, dan tidak mustahil akan terjadi komplain. Bayangkan bila teman-teman berposisi sebagai pasien itu ya…

Pasien yang berhadapan dengan kenyataan yang tak pasti (uncertainty), pada level komplain terburuk akan menyebarkan ketakpuasan itu kepada teman-temannya dan seisi dunia (tidak bisa dikatakan lebay ya di zaman internet ini, karena sudah banyak buktinya), dan terparah akan mengajak orang lain untuk tidak menggunakan layanan kesehatan di RS atau tidak usah berobat ke dokter yang melakukan PHP tadi 😊 masih ingat ya istilah PHP yang saya maksud ini…

Ada ga sih cara mengurangi level ketidakpuasan dan komplain pasien ini? Ada. Yaitu memberikan penjelasan. Kejelasan (clearness), yaitu memberikan informasi secara responsif (cepat) dan up to date (terbaru), dalam waktu terukur (ada standar jelas, tertuang dalam dokumen prosedur baku), mengenai gap yang terjadi, dalam kasus di atas, mengapa dokter tidak bisa praktik tepat waktu. Tapi perlu sangat diperhatikan bahwa pemakluman masyarakat terhadap unsur clearness ini hanya pada hal-hal yang memang di luar kendali, yang secara manusiawi dapat diterima oleh akal sehat. Dan masyarakat juga akan melihat apakah unsur clearness ini hanya berupa bentuk cari-cari alasan atau memang harus dimaklumi. Pernah dong kita kalau ga puas sama seseorang, kita bisa jadi ga akan percaya lagi sama dia, karena itu-itu saja yang diulang klarifikasi/penjelasan yang diberikannya kepada kita kan… 😊 Sama dong, pasien juga akan seperti itulah…

Nah, coba kita bayangkan lagi, sudahlah tidak pasti (uncertainty) ditambah lagi tidak jelas kapan dokter akan datang, alasan telatnya apa saja, karena tidak dapat penjelasan (unclearness), apa yang akan terjadi? Kalau saya, mending cari dokter lain atau RS lain aja, ngapain mau di-PHP-in terus, ya ga? 😁

Artikel ini dicicil saat menunggu si Kakak yang ikut kelas Parenting Kids dari tim Pola Pertolongan Allah (PPA) di Hotel Syariah Grand Dafam Rohan Jogja hari Ahad kemarin, dilanjut menulis saat perjalanan ke RS UII, difinishing di ruangan kerja sambil menunggu sesi rapat tim marketing support Senin pagi ini. Terimakasih yang telah berkenan membaca. 😊

Iklan
manajemen, rumah sakit, yankes

Memulai Lebih Sulit Daripada Meneruskan?


Postingan pertama di tahun ini setelah sekian lama mengalami fase dorman yang sempat membekukan otak. Tepatnya adalah sisi otak yang memberikan stimulasi untuk menulis kembali. Semoga dengan memulai dengan tulisan yang ringan ini – menurut saya, dapat sedikit demi sedikit mencairkan sisi beku otak saya tersebut.

Memulai sebuah petualangan baru di sebuah institusi besar bernama Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia, kebanyakan secara tak sadar saya telah mengalokasikan sumber daya tenaga dan pikiran yang besar, serta pengorbanan-pengorbanan lainnya yang mungkin itu sesuatu yang luar biasa, yang juga kebanyakan tidak saya sadari. Ya, kebanyakan tidak saya sadari setelah saya sering menerima komplain dari orang-orang terdekat terhadap berkurangnya porsi perhatian kepada mereka. Namun di sini saya tidak akan membahas hal itu. Saya fokus sesuai judul tulisan ini saja ya.

Sebuah istilah mengungkapkan hal tersebut: “Memulai Lebih Sulit Daripada Meneruskan”. Benarkah begitu? Ada sih istilah lainnya: “Memulai Lebih Mudah Daripada Mempertahankan” untuk yang ini saya setuju 100 persen Tapi saya juga tidak akan membahas istilah yang ini. Saya kembalikan saja untuk fokus ke istilah pertama ya…

Ya, untuk memulai menulis kembali di blog ini, saya rasakan juga tidak mudah, tetapi jauh terasa lebih mudah mencairkan kebekuan dengan sedikit pemanasan melalui tulisan ini, perlahan, saya yakin semakin lama akan cair secara total, dan akan mengalir lancar kembali, insyaAllah. Saya yakin mereka yang belum pernah menulis di blog, analog dengan sulitnya mencairkan ide di awal dulu saat saya memulai coretan di blog ini, mungkin waktu itu masih terlalu banyak pertimbangan dan mental block (ketidakpercayaan diri) yang menghalangi.

Saya berbicara dari pengalaman saya saja yang baru segelintir saja di umur, yang kata orang masih muda ini. Saya pernah merasakan menjadi direktur ke-4 di RS Islam Yogyakarta PDHI, ditambah dengan berkarir selama 5 tahun sebelum menjadi direktur di RS ini. Pengalaman selama 10 tahun ini, yang saya mulai dari level staf, lebih memudahkan saya merasakan dinamika organisasi. Ini menjadi bekal berharga ketika naik level ke pimpinan puncak. Namun, itu pun sebenarnya tidak mudah di tengah stigma-stigma pribadi dan institusi yang terlanjur melekat di mata pelanggan internal maupun eksternal. Perlu waktu yang panjang juga untuk membalikkan stigma-stigma negatif menjadi stigma-stigma positif agar tercapai budaya organisasi yang sehat dan pelayanan berkualitas. Perlu meyakinkan, dan itu sering saya lakukan berulang-ulang, tanpa bosan, meski kadang lelah mendera, mentransfer kekuatan spirit visi misi pribadi dan institusi ke segenap komponen organisasi, tentu saja turut langsung memberikan contoh bagaimana cara merealisasikan dalam tataran operasional. Saya tidak terbiasa hanya berkeluh-kesah, memerintah, memberi usul atau dorongan saja, tanpa terlibat langsung memberikan contoh, bahkan dari sisi teknis sekali pun, saya akan lakukan itu. Saya sering kali harus memaklumi bahwa ide-ide saya tidak begitu saja mudah dimengerti oleh teman-teman saya, untuk itulah saya harus selalu meyakinkan mereka dan membuat contoh-contoh kecil, agar mereka mampu melihat tahapan-tahapannya serta capaian keberhasilan kecil terlebih dahulu. Hal ini akan menimbulkan rasa kepercayaan yang semakin kuat serta potensial energi penggerak untuk melangkah menuju ke tahap kesuksesan yang lebih besar, dengan masalah yang lebih rumit tentu saja.

Sedikit deskripsi di atas semoga dapat memberikan gambaran bahwa berada dalam posisi “meneruskan” itu sebenarnya juga butuh energi yang besar juga.

Sekarang saya mencoba membandingkan dengan situasi saya sebagai direktur utama di institusi besar bernama RS Universitas Islam Indonesia, dalam posisi “memulai”. Kebanyakan teman saya bilang: “hebat sekali kamu, pasti jauh lebih sulit ya?” Tapi seorang mentor bilang ke saya: “engga, dia enjoy kok…”

Komentar saya: “kedua pertanyaan dan pernyataan itu benar buat saya” 😊

Yang tidak banyak terungkap adalah, kondisi saya di dua institusi tersebut, pada saat mengawali fase “meneruskan” dan kemudian pindah (move on) ke kondisi mengawali fase “memulai” itu sama-sama galau secara psikologis. Ya, karena sama-sama mengawali, mengawali untuk “meneruskan” dan mengawali untuk “memulai”. Paham ya. Jadi ini mungkin belum terlalu menjawab apakah “Memulai Lebih Sulit Daripada Meneruskan” untuk konteks diri saya ya 😁

Baiklah. Supaya mudah, enaknya di-poin-kan saja secara objektif dan subjektif apa yang saya temukan di dua institusi ini ya, nanti silakan bila berkenan berikan komentar, bila teman-teman pembaca yang menghadapi situasi ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Dan apakah bisa menjawab “Memulai Lebih Sulit Daripada Meneruskan”?

RS Islam Yogyakarta PDHI

  1. Merupakan RS tumbuh, bermula dari Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin sejak tahun 1997, resmi menjadi RS pada tahun 2005. Berkembang menjadi RS kelas C sejak tahun 2016. Dimiliki oleh Yayasan Persaudaraan Djama’ah Haji Indonesia.
  2. Terkenal sebagai RS sosial dengan segmen pasar menengah ke bawah. Sedang berproses memperkuat segmen pasar kelas atas.
  3. Sumber daya manusia (staf) mudah dibentuk meski pun harus dengan pembelajaran yang lama, budaya organisasi sudah terbentuk sejak lama. Di sisi lain ini menjadi hambatan untuk move on lebih cepat untuk meninggalkan status quo comfort zone, sehingga cukup memakan banyak korban bagi yang tidak dapat mengikuti perkembangan organisasi.
  4. Stakeholder kunci (shareholder) sedikit, sangat tergantung kepada beberapa orang saja, pola gerak termasuk kurang responsif dalam eksekusi untuk pertumbuhan, harus diimbangi kekuatan advokasi direksi dan pemahaman terus-menerus agar segenap komponen bersinergi dengan baik.
  5. Pola gerak pemasaran masih terkesan pasif, inisiatif belum terlalu baik, kreatifitas masih harus terus dikawal dan diasah agar tidak mengalami fase antiklimaks.
  6. Di kalangan dan wilayah terbatas posisi brand sudah baik, namun di luar itu masih perlu dicitrakan terus-menerus agar bisa lebih global melalui kancah regional dan nasional.
  7. Jaringan pre existing masih cukup homogen, perlu lebih heterogen untuk ekspansi jaringan.
  8. Power resources mesti lebih dikembangkan, mesti lebih kreatif dan lebih bebas di luar sekat-sekat yang sudah ada.
  9. Kegamangan citra tidak terlalu dirasakan, sehingga tidak terlalu menjadi beban, tetapi dapat menjadi hambatan dalam pertumbuhan, kecuali bila terus-menerus dipompa kesadaran spirit ilahiyah diiringi dengan perbaikan profesionalitas berorganisasi. Ini kombinasi power yang dahsyat.
  10. Tuntutan terhadap pertumbuhan organisasi dan pelayanan tidak terlalu besar.

RS Universitas Islam Indonesia

  1. Merupakan RS mapan (langsung jadi) dan super mewah, berbentuk badan usaha/perseroan yang dimiliki oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Resmi beroperasional sejak Februari 2019 sebagai RS kelas C.
  2. Masih teridentikkan sebagai RS segmen menengah ke atas seperti RS milik Yayasan Badan Wakaf UII yang lebih dahulu ada. Padahal faktanya segmen pasarnya adalah untuk semua kalangan. Dengan tarif sangat kompetitif/terjangkau meski pun dengan fasilitas mewah dan pelayanan yang baik dan cukup responsif di awal beroperasi.
  3. Sumber daya manusia dengan latar belakang sangat beragam, sebagian besar berpengalaman meski pun cukup banyak pada level jabatan strategis belum banyak yang memahami bisnis perumahsakitan dan berinisiatif baik. Budaya organisasi sedang dibangun.
  4. Lebih banyak stakeholder (shareholder) yang mesti diberikan perhatian karena terdiri dari mereka yang sangat berpengalaman dalam bidang perumahsakitan agar tidak menjadi kontraproduktif dengan arah bisnis RS, sebaliknya dapat menjadi potensi tenaga yang bersinergi baik sehingga mendapatkan output yang luar biasa baik dan responsif.
  5. Pola gerak pemasaran dan pelayanan jauh lebih agresif namun perlu diimbangi dengan koordinasi yang intens, serta coaching ketat agar langkah-langkah tetap on the track, sesuai dengan keinginan pemilik.
  6. Posisi tawar brand sangat baik, sangat membantu dalam melakukan negosiasi, positioning, dan ekspansi.
  7. Jaringan pre existing jauh lebih menggurita, merupakan potensi dahsyat dalam ekspansi.
  8. Power resources lainnya jauh lebih kuat.
  9. Kegamangan pre existing image membuat rasa was-was dalam menyeimbangkan (memantaskan) gerak organisasi dan menjaga nama baik.
  10. Tuntutan besar terhadap percepatan pertumbuhan organisasi dan pelayanan.

Saya kira sementara cukup perbandingan 10 poin tersebut dahulu ya, meski bisa lebih banyak yang ada dalam pikiran saya. Nah, apakah sudah punya jawaban? Kalau saya sih sudah ada… 😊

Bila butuh jawaban saya, silakan kontak saya ya, terimakasih 😁

Tulisan ini dibuat saat menunggu proses boarding dan penerbangan dari Ternate menuju Jogjakarta, serta saat menunggu transit yang telat 3 jam dari jadwalnya (menunggu 6 jam) di Makassar.

Bonus: saya kasih pemandangan hasil jepretan saya saat di Ternate.

Danau Tolire di kaki Gunung Gamalama
Danau Tolire di kaki Gunung Gamalama
Pantai Sulamadaha, view Pulau Hiri
Pantai Sulamadaha, view Pulau Hiri
Pantai Sulamadaha, view Pulau Hiri, area snorkeling/diving
Pantai Sulamadaha, view Pulau Hiri, area snorkeling/diving
Pantai Sulamadaha
Pantai Sulamadaha
Pulau Hiri
Pulau Hiri
imunisasi, kesehatan, pemerintah, rumah sakit, salah urus, yankes

​Vaksin Palsu, Mendudukkan Permasalahan Secara Adil


IMG-20160715-WA0017.jpg
IMG-20160715-WA0019.jpg
Tulisan ini saya buat dengan rasa prihatin atas terungkapnya peredaran vaksin palsu. Prihatin terhadap begitu masifnya persebaran vaksin palsu ini sehingga menjadi bahan berita berhari-hari lamanya. Sebagai sebuah berita tentu banyak sisi pandang berlainan yang muncul ke permukaan. Salah satunya yang saya tangkap adalah kehebohan masyarakat terutama masyarakat yang telah mengimunisasikan anak-anaknya dengan vaksin-vaksin itupada masa/periode perkiraan  pemalsuan. Kehebohan ini semakin ditambah dengan diumumkannya fasilitas kesehatan (rumahsakit, bidan praktik, klinik) yang melayani imunisasi dengan vaksin palsu.

Saya sendiri merasakan sendiri kehebohan ini karena ada salah satu saudara saya yang anaknya ternyata juga diduga kuat pernah diimunisasi vaksin palsu dari data yang didapatkan dari berita yang telah beredar. Sebagai bagian dari orang  medis, saya telah memberikan saran kepada saudara saya itu untuk menanyakan kepada rumahsakit terkait mengenai vaksin yang pernah disuntikkan ke anaknya. Lalu apakah rumahsakit dalam hal ini bersalah karena telah menggunakan vaksin palsu. Saya sebagai salah satu aktifis di bidang perumahsakitan tidak berani memastikan karena harus diteliti lebih dalam apakah memang ada RS, sebagai sebuah institusi benar-benar mengetahui bahwa vaksin yang digunakannya adalah palsu.

Sampai dititik ini, sebaiknya kita menyadari bahwa RS mau pun fasilitas kesehatan lainnya juga bagian dari masyarakat, konsumen yang memakai vaksin itu. Saya yakin sebagian RS yang disebutkan tersebut, direktur dan bagian pengadaannya tidak mengetahui apakah vaksin itu palsu atau asli. Memang beberapa fasilitas kesehatan dinilai teledor melakukan transaksi ke distributor yang tidak bonafit? ini pun masih bisa diperdebatkan. Bukankah ini bukan hanya tanggung jawab rumahsakit untuk memastikan bahwa suatu distributor benar-benar menjual vaksin yang asli. Saya kira kita tidak perlu berdebat bahwa sebenarnya sudah ada cara menentukan bahwa sebuah vaksin itu adalah palsu, namun itu juga bukan jaminan.

Saya ingin mempertanyakan kemana orang atau lembaga yang berperan sebagai pengawas peredaran vaksin ini. Ternyata pun ada juga semacam pemakluman bahwa lembaga pengawas tidak bisa bekerja optimal di belantara peredaran vaksin (dan tentunya obat-obat lainnya, belum lagi untuk makanan yang beredar) karena sedikitnya jumlah personil mereka. Lalu siapa yang harus disalahkan? Saya tidak mau menjawabnya. Sebaiknya semuanya bertanggung jawab. Di sisi lain sebaiknya pemerintah juga lebih kuat menjalankan hukum yang berlaku. Aspirasi masyarakat untuk menghukum sekeras-kerasnya para produsen vaksin palsu, menurut saya cukup tepat untuk menjadi peringatan bersama, jangan macam-macam kalau terkait dengan urusan kepentingan masyarakat banyak. Saya hanya berharap pemerintah bisa. Disamping itu sebaiknya pemerintah juga harus bertanggung jawab bukan hanya melemparkan kesalahan kepada pihak, misalnya rumahsakit, bahkan dalam sebuah judul berita di sebuah media massa, sudah ada judul “Kepala RS menjadi tersangka”.

Baiklah, agar tulisan ini tidak bertele-tele, kita sebagai masyarakat fokus kepada diri kita saja. Saya melakukan pemisalan saja bagaimana cara menghadapi masalah vaksin palsu ini. Pagi ini saya membeli 4 butir telor asin di sebuah warung jejaring waralaba untuk lauk sarapan anak saya. Sampai di rumah, ketika istri saya membagi dua sebutir telor, ditemukan banyak jamur tumbuh pada telor tersebut. Lalu istri saya minta saya kembali ke warung untuk melakukan komplain. Awalnya saya agak emosi, telor busuk kok dijual, padahal tanggal kadaluawarsanya masih lama, 25 Juli 2016. Namun atas saran istri, baik-baik saja komplainnya. Saya turuti. Saya kembali ke warung menemui mba penjualnya dan bilang dengan lembut: “Mba, tolong telor asin ini ditukar sama telor biasa aja ya, ini udah berjamur gini padahal tanggal belum kadaluwarsa. Diganti telor biasa aja mba soalnya saya yakin telor asin lainnya juga gini…”. Si Mba tanggap, tanpa babibu, langsung memilihkan telor biasa setelah saya menyerahkan struk pemebelian. Ternyata 10 butir telor biasa harganya hampir sama dengan 4 buitur telor asin, dan saya masih dapat kembalian uang. Lumayan, telor 4 beranak jadi telor 10. Saya juga pesan ke mba-nya: “tolong suplier telornya dibilangin ya.” Dijawab: “Tentu Pak”. Sip, saya lega. Saya yakin warung itu ganti melakukan komplain ke suplier telor asinnya. Setelah itu saya tanya ke mba-nya: “kalau telor ini busuk juga gimana mba”. Dia bilang, langsung aja datang ke warung lagi. Ini sekian kalinya ini saya melakukan komplain dengan baik-baik (tanpa sedikit pun emosi di hati saat ketemu petugas warungnya) dan dapat tanggapan yang baik pula.

Nah, pengalaman beli telor ini, menurut saya, sebaiknya bisa kita aplikasikan juga, sebagai masyarakat yang mungkin sudah diduga mendapatkan suntikan vaksin palsu kepada anaknya. Jangan langsung menyalahkan lembaga kesehatannya, cobalah baik-baik datang untuk konfirmasi ke rumahsakit. Begitu juga rumahsakitnya, sebaiknya tetap bertanggung jawab dan melayani komplain dengan baik. Lakukan imunisasi ulang, lalu panggil supliernya buat mempertanggungjawabkan dan mengganti vaksin yang palsu. Memang kalau berkelit, tentu harus ada upaya lain. Namun sebisa mungkin masyarakat jangan sampai kena imbas yang parah.

Masalah vaksin palsu ini menjadi masalah yang sangat serius dan menjadi pelajaran besar bagi kita semua, agar tidak terulang dan semakin meningkatkan kewaspadaan. Terhadap oknum rumahsakit yang memang ketahuan bermain kotor dan dan mengetahui bahwa vaksin itu palsu, ini adilnya memang tetap harus diproses hukum.

Kemudian, untuk pemerintah. Saya menyarankan agar lebih banyak mengalokasi sumber daya pengawasan dan lebih intensif melakukan pengawasan. Kasus vaksin ini hanya fenomena gunung es, ada masalah yang lebih besar dan siap meletus. Yaitu obat palsu. Obat dengan harga yang sangat murah selisih jauh harganya dengan di pasaran, bisa diduga sebagai obat palsu. Saya menceritakan lagi pengalaman saya ketika mengobatkan anak ke sebuah rumahsakit pemerintah yang besar. Saya diminta oleh oleh dokter untuk menebus di luar rumah sakit (kebetulan menurut petugas, persediaan di rumahsakit habis) resep obat bermerek yang harganya menurut saya cukup mahal. Alhamdulillah bisa ketemu obat itu di apotek yang saya kira juga bisa dipercaya, karena harga obatnya wajar. Namun (sayangnya) keluarga pasien sebelah saya bilang, kok ga beli di Pasar P*****a saja. Dia dapatkan obatnya yang sama dengan harga yang sangat murah menurut saya. Saya cukup terkejut. Terkejut karena saya baru sadar, apakah pihak rumahsakit dan pemerintah mengetahui bahwa hal ini bisa merugikan pasien sendiri. Sebagai pasien tentu ingin yang paling murah, tapi mereka tidak tahu mana yang palsu. Kewajiban RS tetap melakukan edukasi secara baik dan jelas kepada pasien dan keluarga.Kewajiban pemerintah seperti saya tadi di atas, memperketat pengawasan dan memperberat hukuman serta menjalankannya. Semoga kasus ini tidak berulang di tahun depan. Aamiin.

asuransikesehatan, kesehatan, politik, politikkesehatan, rumah sakit, yankes

Bulan-Tahun Jejaring dan Advokasi


483523c5-a4c7-4431-b01d-aaca65958e16

Beberapa bulan terakhir ini terasa begitu lebih banyak aktifitas yang menyita energi fisik dan pikiran. Saya bersyukur istri sedikit bisa memahami untuk full time mengurus anak-anak. Mengurus anak pertama yang sedang menempuh ujian akhir semester, dan melakukan seleksi guru pendamping untuk anak kedua. Saya tahu menjadi ibu full time itu berat meski kadang saya tidak peka, mungkin karena sedang lelah juga dan pikiran bercabang-cabang. Saya berdoa semoga semua bisa berjalan dengan baik dalam situasi yang sangat crowded ini. Dan aktifitas menulis ini pun saya paksa agar bisa terlaksana malam ini juga, setelah lelah pulang kegiatan pra rapat kerja rumah sakit, dan tentu saja setelah sekian lama vakum mengisi blog ini. Memaksa, karena perut baru saja terisi makan malam sehingga berusaha untuk tidak langsung tidur meski mata telah berat.

Hari-hari di rumah sakit harus banyak saya disposisikan kepada teman-teman lain agar bisa berkonsentrasi sejenak memperkuat jejaring eksternal, dalam rangka kebaikan bersama juga membangun sistem yang diharapkan bisa menjadi lebih baik. Tentu saja isunya tidak jauh dari seputar JKN-BPJS, dan aturan-aturan kerumahsakitan, yang terasa semakin hari semakin perlu mendapatkan perhatian lebih. Dan kebersamaan itu walau terkesan melelahkan dan lambat, namun pasti progresnya sehingga melahirkan aksi-aksi nyata, meski pun masih sangat jauh dari hasil yang benar-benar dapat diharapkan. Namun di sanalah kita senantiasa memompa semangat kebersamaan agar lelah bisa terus ditepis, sehingga tidak melahirkan keputusasaan.

Mulai dari terbentuknya Forum Komunikasi RS Kelas C & D Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat kompak, namun terbentur oleh legalitas sehingga melahirkan transformasi yang lebih kuat berupa Asosiasi RS Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (ARSSI DIY) yang sedianya akan dilantik tanggal 19 Desember ini, bersamaan dengan launching web official yang memuat kumpulan data terintegrasi RS Swasta di Jogja, rsswastajogja.com, namun karena beberapa pertimbangan realistis, akan dimundurkan sekitar minggu ketiga tahun depan – hikmahnya tentu lebih bisa mengatur napas, sampai menggeliatnya Persatuan RS Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PERSI DIY), sebagai wadah asosiasi yang lebih besar untuk semakin aware dengan dinamika konstelasi bidang kerumahsakitan. Akhirnya forum-forum lintas komponen dan stakeholder pun terjalin: Keraton, DPRD, Dinkes, BPJS, BPRS, FKTP, Lembaga Ombudsman. Kolaborasi golongan tua dan muda terjalin apik di sini, saling pemahaman terjadi. Meski masih banyak yang saling berkelit. Namanya juga manusia. Banyak kepala banyak kemauan, banyak kepentingan juga.

Saya senantiasa berharap, kepentingan khalayak masyarakat, tetaplah yang paling utama, meski pun setiap pihak mengklaim juga: kami ya juga untuk kebaikan masyarakat. Paling lucu ketika berulang kali menyaksikan bahwa pihak-pihak tertentu tidak dapat bertindak sesuai kewenangannya. Pejabat dimana kami berharap, namun malah susah diharapkan. Entahlah apa yang ada di pikirannya. Namun kita berpikiran positif saja, dan terus bergerak, memperbanyak komunikasi dan memperkuat konsolidasi. Adakala lembut, namun tegas juga harus diasah. Lelah memang, namun itulah konsekuensi menuju perubahan bermakna. Salam kompak.
Sleman, 22.15 WIB

kesehatan, malpraktik, obat, pemerintah, politikkesehatan, yankes

Akar Masalah Pelayanan Dokter dan RS


Mumpung masih hangat pemberitaan mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia yang amburadul dan seringkali dinisbatkan kepada rumahsakit dan dokter (serta tenaga kesehatan lain) yang berlaku sewenang-wenang kepada masyarakat yang akan dan sedang berobat, saya tertarik juga untuk menulis tentang apa yang saya ketahui. Saya mengajak melihatnya secara global agar kita lebih bisa melihat permasalahan dasar timbulnya masalah-masalah seperti itu.

Hak untuk sehat merupakan hak dasar manusia agar dia tetap hidup. Sehat yang saya maksud di sini seperti definisi WHO, meliputi sehat bio (fisik), psiko (jiwa), sosial, dan spiritual. Untuk itu, kesehatan mestinya menjadi salah satu pilar dasar yang diurus oleh negara sebaik-baiknya selain pendidikan, ekonomi, dan keamanan. Dokter dan paramedis menurut saya termasuk pengabdi negara untuk rakyat, baik itu PNS atau swasta. Ini tercermin dalam sumpah profesi yang memberikan keutamaan kepada perlindungan kehidupan.

Profesi di bidang kesehatan tidak terlepas dalam definisi lingkup tenaga profesional yang mempunyai standar pelayanan dengan konsekuensi standar penghasilan.

Namun berbeda dengan negara kita, di negara yang sudah baik sistem kesehatannya semua hal itu diatur dengan baik dan layak baik standar pelayanan profesinya yang merupakan bentuk kewajiban dari profesi bidang kesehatan maupun tarif atau imbal jasa sebagai sebuah hak yang sama pentingnya dengan pelaksanaan kewajiban.

Selain itu, yang membedakan kita dengan beberapa negara dengan sistem kesehatan yang sudah baik meliputi berbagai hal seperti sistem pembiayaan kesehatan yang layak. Bandingkan dengan sistem kesehatan kita, untuk pembiayaan berobat saja saja sebagian besar masyarakat masih merogoh dari sakunya sendiri (sistem out of pocket atau fee for service). Berbeda dengan negara yang sudah menganut sistem pelayanan berbasis asuransi untuk semua warganya. Bahkan ada ada subsidi warga kaya kepada warga miskin melalui alokasi pajak untuk kesehatan, dan itu jumlahnya termasuk sangat besar. Dengan sistem asuransi yang baik pula kita seharusnya bisa mengendalikan biaya obat. Untuk menerapkan sistem asuransi yang baik tidak bisa dengan premi/iuran asal-asalan seperti rencana pemerintah yang telah menentukan total premi subsidi bagi masyarakat miskin sebesar Rp 15.500 per bulan. Bagaimana mungkin dengan pembiayaan semurah itu pelayanan akan berjalan dengan baik, malah bisa justru terjadi sebaliknya. Sudah ada contoh nyata di Jakarta dengan Program KJS yang belum matang itu.

Selanjutnya negara kita sistem kesehatannya juga masih bersifat konsumtif. Contoh saja, untuk masalah obat, belum ada satu pun obat medis yang bahan baku aktifnya kita produksi sendiri. Jelas ini akan berpengaruh terhadap biaya pengobatan. Begitu juga dengan alat-alat kesehatan yang amat mahal, sebagian besarnya masih diimpor dari luar negeri.

Lalu, di negara kita ini, biaya pendidikan dokter yang sangat mahal dan lama waktunya, juga belum mendapatkan perhatian yang baik oleh pemerintah. Sudah ada usul sebaiknya sekolah kedokteran dibuat saja dengan ikatan dinas seperti pegawai pajak yang lulusan STAN, atau sekolah kedinasan lainnya. Sehingga kontrak penempatan tenaga medis maupun paramedis di seluruh Indonesia bisa lebih merata. Untuk pembayaran gaji dan lama waktu pengabdian di daerah terpencil bisa mencontoh perusahan pertambangan yang layak dalam menggaji tenaga medis/paramedis serta memberikan fasilitas penunjang seperti mess, fasilitas hiburan, pendidikan , dan sebagainya, agar tenaga kesehatan itu betah di tempat terpencil. Lagi-lagi ini bukan permasalahan sepele karena itu semua memerlukan pemerataan pembangunan.

Bila faktor-faktor di atas sudah diperbaiki. Bolehlah kita berharap dokter dan paramedis bisa melayani dengan tenang tanpa perlu memikirkan kejar setoran dan mendapatkan jumlah pasien sebanyak-banyaknya. Dengan gaji dokter dan paramedis yang layak, pasien bisa mendapatkan keuntungan dengan berobat tanpa perlu membayar (hanya membayar premi yang dimasukkan dalam pajak, atau subsidi), dokter/paramedis tidak perlu kerja rodi 24 jam di banyak tempat praktik yang pada akhirnya berdampak meningkatkan angka malpraktik dan rendahnya mutu pelayanan.

Jadi isu yang mesti diwujudkan dalam aksi nyata oleh pemerintah adalah: dokter/paramedis sejahtera, rakyat sehat. Itu sudah hukum sebab akibat. Bila tidak maka ibarat pilot pesawat yang mengemudikan pesawat dalam keadaan lelah dengan bayaran tidak layak, makan ancamannnya adalah keselamatan bagi dirinya dan penumpang pesawat itu sendiri.

Salam.
WidodoWirawan.Com

baksos, dokter, kesehatan, penyakit, salahkaprah, yankes

Pengobatan Gratis, Masihkah Perlu?


Sabtu, 14 Mei lalu, saya sempat menyaksikan acara baru reality show Trans TV, Pukul 18.30-19.00: “Pengabdian” yang menghadirkan sosok dr. Irma Rismayanty, dokter muda lulusan FK UI yang menerobos daerah terpencil di wilayah Serang, Banten untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat temporer selama beberapa hari. Dia menginap di sana dan melakukan beberapa kegiatan seperti pengobatan gratis dan penyuluhan.

Sebenarnya saya dulu sering sekali mengadakan dan ikut acara-acara bakti sosial pengobatan gratis begitu. Apalagi kalau keluar kota, pasti saya semangat, soalnya sekalian jalan-jalan, hehehe…

Berbicara pengobatan gratis, memang lebih mudah dalam penyelenggaraannya, namun tidak semudah dalam melihat efek jangka panjangnya terhadap kegiatan tersebut. Berdasarkan pengamatan saya pengobatan gratis sering tidak bersifat kontinyu alias berkesinambungan dan jarang disertai dengan penyuluhan yang efektif serta advokasi bagi masyarakat awam untuk lebih membuka wawasan mereka.

Contoh lain kasus pengungsi Merapi di shelter-shelter ternyata sebagian besar dari survey tim saya, mereka sudah jenuh dengan yang namanya pengobatan massal yang gratis. Obat-obatan mahal tidak diminum dan dibiarkan saja tergeletak di rumah masing-masing. Obat-obat jenis antibiotik sudah jelas tidak akan sesuai perlakuannya sehingga justru akan mempertinggi risiko kekebalan terhadap kuman penyakit. Obat-obat penyakit kronik seperti hipertensi dan diabetes bahkan dapat semakin parah bila peserta pengobatan massal tidak punya kesadaran untuk melanjutkan pengobatan di pusat pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas.

Tapi, apakah pengobatan massal dan gratis tidak diperlukan lagi? Tergantung, bila untuk fase bencana yang akut alias untuk jangka waktu yang singkat, maka masih sangat diperlukan karena memang ada keterbatasan akses pengobatan. Untuk daerah terpencil memang juga masih sangat perlu. Tentu saja sangat perlu diiringi dengan advokasi kepada para pemegang kebijakan untuk mau turun tangan dan memberikan tindak lanjut terhadap mereka yang menjadi kaum marjinal ini. Selain itu perlu upaya terus-terusan untuk menyadarkan masyarakat kita tentang pentingnya kondisi sehat dan kemampuan untuk mendeteksi secara dini penyakit-penyakit yang berbahaya.

curhat, dokter, kesehatan, penyakit, yankes

Gemas Dengan Pengobatan Alternatif!


Mumpung masih hangat-hangatnya cerita pengobatan alternatif, aku mau nimbrung nih…
Bukan karena takut bersaing loh… 😀 Tapi berdasarkan bukti yang aku temui di tempat di RS-ku membuat aku berkesimpulan jangan pernah mencoba pengobatan alternatif tanpa pernah terlebih dahulu berkonsultasi dengan praktisi rasional alias dokter dan sejenisnya 😀

Memang tidak bisa kita menutup mata ini (baca: masyarakat lari ke pengobatan alternatif) karena sistem pelayanan kesehatan kita yang kurang pro rakyat (miskin) dan pola pikir masyarakat yang cenderung tidak banyak berubah mengenai kesehatan karena tidak ada sistem pendidikan kesehatan yang baik bagi bangsa ini.

Kasus yang paling sering di RS adalah pengobatan trauma tulang dan sendi. Pengobatan alternatif  yang sering dijadikan pelarian adalah ahli tulang alternatif alias dukun sakal putung atau apalah mungkin ada yang namanya agak berbeda di daerah lain.

Sangat miris sekali beberapa hari yang lain aku menerima pasien dengan trauma patah tulang 7 bulan yang lalu dan dibawa ke sakal putung, ga tahu tuh diapain di sana, tahu-tahu persendian tumbuh benjolan sebesar bola sepak. Wah, gadis cantik berusia 17 tahun tersebut datang dengan perdarahan di sekitar benjolannya tersebut setelah jatuh lagi di kamar mandi…

Kebetulan ada radiolog (dokter radiologi) dan ortoped (dokter bedah tulang) yang standby, “Wah…begini nih, kasihan sekali.” “Mmhh, apa nih Dok? osteosarkom (tumor ganas tulang) ya?” “Apalagi klo bukan….” “Innalillahi….”

Jadilah keluarga pasien cuma pasrah dan sangat bersedih, dan mungkin menyesal telah terlambat memberikan pertolongan medis dari awal. Akhirnya pasien kami rujuk ke RSUP Dr. Sardjito untuk mendapatkan penangan yang komprehensif. Semoga Allah memberikan “mukjizat” kepada dirimu ya dik….hiks…hiks…

pic dari sini

dokter, kesehatan, politikkesehatan, salahkaprah, yankes

Kampanye No Puyer, Menyesatkan!


Entahlah, siapa yang lebih dahulu memulai kampanye anti pemakaian obat sediaan bubuk (puyer) ini. Dari awal memang sudah aneh saja melihat alasannya yang mengada-ada dan terkesan ada motif bisnis yang melatarbelakangi kampanye ini.

Sayangnya kampanye No Puyer ini sudah sangat menyebar di jagat internet beberapa tahun terakhir, dan di saat terakhir ini malah menjadi booming di media massa elektronik alias dunia pertelevisian dan media massa cetak alias koran.

Aku awalnya udah ga begitu “care” karena sangat kental kesan no evidence based medicine yang relevan dan substansial terhadap kampanye ini. Apalagi dengan jargon lain “Obat Puyer Membahayakan” justru ditangkap oleh orang awam sebagai sesuatu yang sangat menakutkan dan menjadi salah kaprah. Beberapa hari sebelum ini aku  mengikuti seminar yang di adakan oleh sebuah subbagian Ilmu Kesehatan Anak FK UGM (almamaterku), ketika ada peserta menanyakan tentang kampanye puyer ini. Di jawab oleh seorang senior spesialis anak: terlalu berlebihan, bukan puyernya yang salah, tetapi bagaimana prosedur dan etika peresepan obat dan mekanisme pembuatan puyer tersebut. Apalagi sekarang untuk konteks Indonesia tidak banyak obat tunggal  dalam sediaan non puyer, misal sediaan sirup yang bisa diperoleh.

Aku hanya menghimbau teman-teman jangan termakan kampanye no puyer yang menyesatkan ini. Sebagai panduan bagi orang tua ketika berobat ke dokter, jangan takut ketika dokter memberikan puyer. Tapi yang penting perhatikan obat apa saja yang diberikan, fungsinya, cara minumnya, dan reaksi sampingnya. Jika perlu mintalah salinan resep sehingga bila kontrol atau ke dokter lain, dapat dilihat riwayat pengobatannya.

Berikut aku lampirkan beberapa link bantahan terhadap kampanye No Puyer ini, dan beberapa link berisi tips bila harus menerima resep sediaan puyer:

Perdebatan Soal Puyer Tidak Pada Substansinya

Kontroversi Puyer, Membuat Masyarakat Bingung

YLKI: Konsumsi Obat Puyer Masih Dilematis

Puyer Dilarang, Obat Anak Bisa Mahal

IDI : Sesuai Prosedur, Obat Puyer Tak Masalah

—————————————————————————–
Klo gitu aku ikut-ikutan kampanye ah… 🙂

Puyer?? Siapa Takut!!

pic dari sini