Mumpung masih hangat pemberitaan mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia yang amburadul dan seringkali dinisbatkan kepada rumahsakit dan dokter (serta tenaga kesehatan lain) yang berlaku sewenang-wenang kepada masyarakat yang akan dan sedang berobat, saya tertarik juga untuk menulis tentang apa yang saya ketahui. Saya mengajak melihatnya secara global agar kita lebih bisa melihat permasalahan dasar timbulnya masalah-masalah seperti itu.
Hak untuk sehat merupakan hak dasar manusia agar dia tetap hidup. Sehat yang saya maksud di sini seperti definisi WHO, meliputi sehat bio (fisik), psiko (jiwa), sosial, dan spiritual. Untuk itu, kesehatan mestinya menjadi salah satu pilar dasar yang diurus oleh negara sebaik-baiknya selain pendidikan, ekonomi, dan keamanan. Dokter dan paramedis menurut saya termasuk pengabdi negara untuk rakyat, baik itu PNS atau swasta. Ini tercermin dalam sumpah profesi yang memberikan keutamaan kepada perlindungan kehidupan.
Profesi di bidang kesehatan tidak terlepas dalam definisi lingkup tenaga profesional yang mempunyai standar pelayanan dengan konsekuensi standar penghasilan.
Namun berbeda dengan negara kita, di negara yang sudah baik sistem kesehatannya semua hal itu diatur dengan baik dan layak baik standar pelayanan profesinya yang merupakan bentuk kewajiban dari profesi bidang kesehatan maupun tarif atau imbal jasa sebagai sebuah hak yang sama pentingnya dengan pelaksanaan kewajiban.
Selain itu, yang membedakan kita dengan beberapa negara dengan sistem kesehatan yang sudah baik meliputi berbagai hal seperti sistem pembiayaan kesehatan yang layak. Bandingkan dengan sistem kesehatan kita, untuk pembiayaan berobat saja saja sebagian besar masyarakat masih merogoh dari sakunya sendiri (sistem out of pocket atau fee for service). Berbeda dengan negara yang sudah menganut sistem pelayanan berbasis asuransi untuk semua warganya. Bahkan ada ada subsidi warga kaya kepada warga miskin melalui alokasi pajak untuk kesehatan, dan itu jumlahnya termasuk sangat besar. Dengan sistem asuransi yang baik pula kita seharusnya bisa mengendalikan biaya obat. Untuk menerapkan sistem asuransi yang baik tidak bisa dengan premi/iuran asal-asalan seperti rencana pemerintah yang telah menentukan total premi subsidi bagi masyarakat miskin sebesar Rp 15.500 per bulan. Bagaimana mungkin dengan pembiayaan semurah itu pelayanan akan berjalan dengan baik, malah bisa justru terjadi sebaliknya. Sudah ada contoh nyata di Jakarta dengan Program KJS yang belum matang itu.
Selanjutnya negara kita sistem kesehatannya juga masih bersifat konsumtif. Contoh saja, untuk masalah obat, belum ada satu pun obat medis yang bahan baku aktifnya kita produksi sendiri. Jelas ini akan berpengaruh terhadap biaya pengobatan. Begitu juga dengan alat-alat kesehatan yang amat mahal, sebagian besarnya masih diimpor dari luar negeri.
Lalu, di negara kita ini, biaya pendidikan dokter yang sangat mahal dan lama waktunya, juga belum mendapatkan perhatian yang baik oleh pemerintah. Sudah ada usul sebaiknya sekolah kedokteran dibuat saja dengan ikatan dinas seperti pegawai pajak yang lulusan STAN, atau sekolah kedinasan lainnya. Sehingga kontrak penempatan tenaga medis maupun paramedis di seluruh Indonesia bisa lebih merata. Untuk pembayaran gaji dan lama waktu pengabdian di daerah terpencil bisa mencontoh perusahan pertambangan yang layak dalam menggaji tenaga medis/paramedis serta memberikan fasilitas penunjang seperti mess, fasilitas hiburan, pendidikan , dan sebagainya, agar tenaga kesehatan itu betah di tempat terpencil. Lagi-lagi ini bukan permasalahan sepele karena itu semua memerlukan pemerataan pembangunan.
Bila faktor-faktor di atas sudah diperbaiki. Bolehlah kita berharap dokter dan paramedis bisa melayani dengan tenang tanpa perlu memikirkan kejar setoran dan mendapatkan jumlah pasien sebanyak-banyaknya. Dengan gaji dokter dan paramedis yang layak, pasien bisa mendapatkan keuntungan dengan berobat tanpa perlu membayar (hanya membayar premi yang dimasukkan dalam pajak, atau subsidi), dokter/paramedis tidak perlu kerja rodi 24 jam di banyak tempat praktik yang pada akhirnya berdampak meningkatkan angka malpraktik dan rendahnya mutu pelayanan.
Jadi isu yang mesti diwujudkan dalam aksi nyata oleh pemerintah adalah: dokter/paramedis sejahtera, rakyat sehat. Itu sudah hukum sebab akibat. Bila tidak maka ibarat pilot pesawat yang mengemudikan pesawat dalam keadaan lelah dengan bayaran tidak layak, makan ancamannnya adalah keselamatan bagi dirinya dan penumpang pesawat itu sendiri.
Salam.
WidodoWirawan.Com
WidodoWirawan.Com 
Assalamu’alaikum dokter.
Begitulah yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Tanpa penghasilan yang memadai sesuai dengan tanggung jawab yang mereka emban, maka mereka memang harus “kejar setoran”. Sehingga pelayanan tidak sesuai dengan standar tuntutan profesi yakni sepenuh hati dan penuh kasih sayang.
Tapi ternyata dalam kenyataan ada lho dokter yang mengabdi sepenuh jiwa, yakni favorite saya di salah satu RS milik sebuah partai politik besar di kota saya. Dokter ini bersedia mendengarkan keluhan pasien setuntas-tuntasnya dan selalu penuh perhatian dalam menangani para pasiennya, termasuk pasien titipan dokter sejawatnya yang kebetulan sedang tidak bisa menangani sendiri. Dokter yang dua orang itu, bagi saya patut mendapat bintang. Yang saya tahu mereka tidak kejar setoran, cuma kerja di satu RS saja kecuali yang seorang, di dua RS itu pun waktu kerja di RS keduanya amat terbatas.
Intinya, peran negara di dalam mendanai kesehatan masyarakat mesti ditingkatkan. Jangan diterapkan anggaran yang terlalu kecil bagi kesehatan. Kasihan dokter dan pengelola RS pada umumnya ya.
Salam sehat, salam untuk mbak Nadifa, semoga semakin pinter.
wa’alaikumussalam warahmatullahi… Bu Julie, tentu selalu saja aja deviasi dari perilaku dokter bu. Baik atau buruk. Namun fungsi sistem yang baik adalah untuk membuat ada keadilan dan menormalkan perilaku.
Makasih doanya ya… 😀