asuransikesehatan, kesehatan, politik, politikkesehatan, rumah sakit, yankes

Bulan-Tahun Jejaring dan Advokasi


483523c5-a4c7-4431-b01d-aaca65958e16

Beberapa bulan terakhir ini terasa begitu lebih banyak aktifitas yang menyita energi fisik dan pikiran. Saya bersyukur istri sedikit bisa memahami untuk full time mengurus anak-anak. Mengurus anak pertama yang sedang menempuh ujian akhir semester, dan melakukan seleksi guru pendamping untuk anak kedua. Saya tahu menjadi ibu full time itu berat meski kadang saya tidak peka, mungkin karena sedang lelah juga dan pikiran bercabang-cabang. Saya berdoa semoga semua bisa berjalan dengan baik dalam situasi yang sangat crowded ini. Dan aktifitas menulis ini pun saya paksa agar bisa terlaksana malam ini juga, setelah lelah pulang kegiatan pra rapat kerja rumah sakit, dan tentu saja setelah sekian lama vakum mengisi blog ini. Memaksa, karena perut baru saja terisi makan malam sehingga berusaha untuk tidak langsung tidur meski mata telah berat.

Hari-hari di rumah sakit harus banyak saya disposisikan kepada teman-teman lain agar bisa berkonsentrasi sejenak memperkuat jejaring eksternal, dalam rangka kebaikan bersama juga membangun sistem yang diharapkan bisa menjadi lebih baik. Tentu saja isunya tidak jauh dari seputar JKN-BPJS, dan aturan-aturan kerumahsakitan, yang terasa semakin hari semakin perlu mendapatkan perhatian lebih. Dan kebersamaan itu walau terkesan melelahkan dan lambat, namun pasti progresnya sehingga melahirkan aksi-aksi nyata, meski pun masih sangat jauh dari hasil yang benar-benar dapat diharapkan. Namun di sanalah kita senantiasa memompa semangat kebersamaan agar lelah bisa terus ditepis, sehingga tidak melahirkan keputusasaan.

Mulai dari terbentuknya Forum Komunikasi RS Kelas C & D Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat kompak, namun terbentur oleh legalitas sehingga melahirkan transformasi yang lebih kuat berupa Asosiasi RS Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (ARSSI DIY) yang sedianya akan dilantik tanggal 19 Desember ini, bersamaan dengan launching web official yang memuat kumpulan data terintegrasi RS Swasta di Jogja, rsswastajogja.com, namun karena beberapa pertimbangan realistis, akan dimundurkan sekitar minggu ketiga tahun depan – hikmahnya tentu lebih bisa mengatur napas, sampai menggeliatnya Persatuan RS Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PERSI DIY), sebagai wadah asosiasi yang lebih besar untuk semakin aware dengan dinamika konstelasi bidang kerumahsakitan. Akhirnya forum-forum lintas komponen dan stakeholder pun terjalin: Keraton, DPRD, Dinkes, BPJS, BPRS, FKTP, Lembaga Ombudsman. Kolaborasi golongan tua dan muda terjalin apik di sini, saling pemahaman terjadi. Meski masih banyak yang saling berkelit. Namanya juga manusia. Banyak kepala banyak kemauan, banyak kepentingan juga.

Saya senantiasa berharap, kepentingan khalayak masyarakat, tetaplah yang paling utama, meski pun setiap pihak mengklaim juga: kami ya juga untuk kebaikan masyarakat. Paling lucu ketika berulang kali menyaksikan bahwa pihak-pihak tertentu tidak dapat bertindak sesuai kewenangannya. Pejabat dimana kami berharap, namun malah susah diharapkan. Entahlah apa yang ada di pikirannya. Namun kita berpikiran positif saja, dan terus bergerak, memperbanyak komunikasi dan memperkuat konsolidasi. Adakala lembut, namun tegas juga harus diasah. Lelah memang, namun itulah konsekuensi menuju perubahan bermakna. Salam kompak.
Sleman, 22.15 WIB

kesehatan, malpraktik, obat, pemerintah, politikkesehatan, yankes

Akar Masalah Pelayanan Dokter dan RS


Mumpung masih hangat pemberitaan mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia yang amburadul dan seringkali dinisbatkan kepada rumahsakit dan dokter (serta tenaga kesehatan lain) yang berlaku sewenang-wenang kepada masyarakat yang akan dan sedang berobat, saya tertarik juga untuk menulis tentang apa yang saya ketahui. Saya mengajak melihatnya secara global agar kita lebih bisa melihat permasalahan dasar timbulnya masalah-masalah seperti itu.

Hak untuk sehat merupakan hak dasar manusia agar dia tetap hidup. Sehat yang saya maksud di sini seperti definisi WHO, meliputi sehat bio (fisik), psiko (jiwa), sosial, dan spiritual. Untuk itu, kesehatan mestinya menjadi salah satu pilar dasar yang diurus oleh negara sebaik-baiknya selain pendidikan, ekonomi, dan keamanan. Dokter dan paramedis menurut saya termasuk pengabdi negara untuk rakyat, baik itu PNS atau swasta. Ini tercermin dalam sumpah profesi yang memberikan keutamaan kepada perlindungan kehidupan.

Profesi di bidang kesehatan tidak terlepas dalam definisi lingkup tenaga profesional yang mempunyai standar pelayanan dengan konsekuensi standar penghasilan.

Namun berbeda dengan negara kita, di negara yang sudah baik sistem kesehatannya semua hal itu diatur dengan baik dan layak baik standar pelayanan profesinya yang merupakan bentuk kewajiban dari profesi bidang kesehatan maupun tarif atau imbal jasa sebagai sebuah hak yang sama pentingnya dengan pelaksanaan kewajiban.

Selain itu, yang membedakan kita dengan beberapa negara dengan sistem kesehatan yang sudah baik meliputi berbagai hal seperti sistem pembiayaan kesehatan yang layak. Bandingkan dengan sistem kesehatan kita, untuk pembiayaan berobat saja saja sebagian besar masyarakat masih merogoh dari sakunya sendiri (sistem out of pocket atau fee for service). Berbeda dengan negara yang sudah menganut sistem pelayanan berbasis asuransi untuk semua warganya. Bahkan ada ada subsidi warga kaya kepada warga miskin melalui alokasi pajak untuk kesehatan, dan itu jumlahnya termasuk sangat besar. Dengan sistem asuransi yang baik pula kita seharusnya bisa mengendalikan biaya obat. Untuk menerapkan sistem asuransi yang baik tidak bisa dengan premi/iuran asal-asalan seperti rencana pemerintah yang telah menentukan total premi subsidi bagi masyarakat miskin sebesar Rp 15.500 per bulan. Bagaimana mungkin dengan pembiayaan semurah itu pelayanan akan berjalan dengan baik, malah bisa justru terjadi sebaliknya. Sudah ada contoh nyata di Jakarta dengan Program KJS yang belum matang itu.

Selanjutnya negara kita sistem kesehatannya juga masih bersifat konsumtif. Contoh saja, untuk masalah obat, belum ada satu pun obat medis yang bahan baku aktifnya kita produksi sendiri. Jelas ini akan berpengaruh terhadap biaya pengobatan. Begitu juga dengan alat-alat kesehatan yang amat mahal, sebagian besarnya masih diimpor dari luar negeri.

Lalu, di negara kita ini, biaya pendidikan dokter yang sangat mahal dan lama waktunya, juga belum mendapatkan perhatian yang baik oleh pemerintah. Sudah ada usul sebaiknya sekolah kedokteran dibuat saja dengan ikatan dinas seperti pegawai pajak yang lulusan STAN, atau sekolah kedinasan lainnya. Sehingga kontrak penempatan tenaga medis maupun paramedis di seluruh Indonesia bisa lebih merata. Untuk pembayaran gaji dan lama waktu pengabdian di daerah terpencil bisa mencontoh perusahan pertambangan yang layak dalam menggaji tenaga medis/paramedis serta memberikan fasilitas penunjang seperti mess, fasilitas hiburan, pendidikan , dan sebagainya, agar tenaga kesehatan itu betah di tempat terpencil. Lagi-lagi ini bukan permasalahan sepele karena itu semua memerlukan pemerataan pembangunan.

Bila faktor-faktor di atas sudah diperbaiki. Bolehlah kita berharap dokter dan paramedis bisa melayani dengan tenang tanpa perlu memikirkan kejar setoran dan mendapatkan jumlah pasien sebanyak-banyaknya. Dengan gaji dokter dan paramedis yang layak, pasien bisa mendapatkan keuntungan dengan berobat tanpa perlu membayar (hanya membayar premi yang dimasukkan dalam pajak, atau subsidi), dokter/paramedis tidak perlu kerja rodi 24 jam di banyak tempat praktik yang pada akhirnya berdampak meningkatkan angka malpraktik dan rendahnya mutu pelayanan.

Jadi isu yang mesti diwujudkan dalam aksi nyata oleh pemerintah adalah: dokter/paramedis sejahtera, rakyat sehat. Itu sudah hukum sebab akibat. Bila tidak maka ibarat pilot pesawat yang mengemudikan pesawat dalam keadaan lelah dengan bayaran tidak layak, makan ancamannnya adalah keselamatan bagi dirinya dan penumpang pesawat itu sendiri.

Salam.
WidodoWirawan.Com

kesehatan, penyakit, politikkesehatan, rokok, salah urus, salahkaprah

Seri ceramah Ramadlanku: berhenti merokok sebagai salah satu ciri kebaikan seorang muslim


[Ringkasan, dengan berbagai ralat]

Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Ba’da tahmid dan shalawat…

Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati oleh Allah,

Puasa melatih kita untuk menjadi orang yang bertaqwa. Dan untuk menjadi orang yang bertaqwa itu adalah memupuk hal-hal yang baik dari diri kita dan meninggalkan hal-hal yang buruk.

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu yang berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasssalam bersabda: “Kebaikan Islam seseorang adalah manakala ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya.”” Hadits hasan diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan lain-lain.

Salah satu hal yang buruk atau tidak bermanfaat bagi diri kita adalah merokok. Meskinya tidak perlu fatwa dari MUI atau Muhammadiyah bila kita benar-benar menimbang kemanfaatan palsu dari rokok dan keburukan yang sangat nyata darinya.

Triliunan pendapatan negara dari cukai dan pajak rokok jauh lebih kecil bila dibanding biaya yang ditimbulkan dari akibat rokok tersebut. Taruhlah dalam sebulan kita menghabiskan 200 sampai 300 ribu untuk jatah rokok. Setahun bisa 3 juta sendiri. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri selama merawat pasien di RS, sehingga tidak perlu lebih dahulu mengungkap hasil penelitian yang banyak tentang akibat buruk rokok. Contoh, bila seorang pasien dengan bronkitis atau radang saluran paru sebagai akibat ringan dari merokok, bila mondok saja minimal selama 4 hari, sudah menghabiskan ongkos 4 juta. Baru ini saja sudah melebihi biaya pembelian rokok kita selama setahun. Apalagi kasus yang lain seperti penyakit jantung, stroke, kanker nasofaring dan paru?

Fakta mengejutkan datang dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 yang mencatat angka belanja rokok pada masyarakat miskin menempati urutan kedua kebutuhan bahan pokok setelah beras. Luar biasa. Angka yang melebihi 7% ini berada di atas angka pembelian telur, gula pasir, tempe, mie instan, tahu, dan kopi, yang hanya berada di bawah angka 4%.

Bisnis rokok banyak dikatakan berkontribusi besar pada negara dan memakmurkan masyarakat. Ini “fakta” yang menyesatkan. Keuntungan dan kemakmuran hanya didapat oleh petani pemilik lahan dan bos pabrik rokok. Maka saya salut dengan salah satu gubernur dari Jawa Tengah yang sudah memulai program konversi petani tembakau menjadi tanaman kopi. Kerugian akibat rokok diterima oleh sebagian besar masyarakat kita bahkan orang yang tidak merokok sekalipun. Dan orang yang tidak merokok ini memiliki risiko lebih besar terhadap bahaya rokok. Sehingga saya menghimbau kepada mereka yang masih belum bisa meninggalkan aktifitas merokok, ya mbok berusahalah untuk merokok secara “sehat”, tidak membawa orang lain seperti istrinya dan bayinya terkena akibatnya. Merokoklah pada tempat yang jauh dan sudah ditentukan bagi perokok. Dan sebisa mungkin segera berhenti, karena itu tidak ada kebaikannya sama sekali.

Rokok tidak adanya bedanya dengan narkoba yang membuat ketagihan dan sakaw bila sudah kecanduan. Fenomena susah berpikir, badan loyo, lidah pahit sebenarnya sama dengan tanda-tanda sakaw dalam derajat ringan, karena memang beberapa zat dalam rokok memicu ketergantungan.

Sayang sekali pemerintah kita masih belum berpihak dengan rakyatnya, mereka masih memikirkan keuntungan yang tidak seberapa dengan mengorbankan rakyat banyak. Ini terbukti dengan adanya kesepakatan peningkatan produksi rokok dengan perusahaan rokok sebanyak 265 milyar batang untuk tahun 2015. Coba kita bayangkan. Penduduk kita hampir berjumlah 250 juta. Bila semuanya merokok, maka setidaknya setiap hari, setiap orang di negara ini setidaknya membakar 3 batang rokok. Luar biasa. Kita benar-benar dibodohi oleh para pemilik saham rokok, yang notebene paling besar dimiliki oleh orang-orang asing.

Sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua, dalam bulan yang penuh berkah ini, menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk meninggalkan rokok.
Mohon maaf bila ada kesalahan, semua kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta’ala.
Billahit taufiq wal hidayah,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

dokter, kesehatan, politikkesehatan, salahkaprah, yankes

Kampanye No Puyer, Menyesatkan!


Entahlah, siapa yang lebih dahulu memulai kampanye anti pemakaian obat sediaan bubuk (puyer) ini. Dari awal memang sudah aneh saja melihat alasannya yang mengada-ada dan terkesan ada motif bisnis yang melatarbelakangi kampanye ini.

Sayangnya kampanye No Puyer ini sudah sangat menyebar di jagat internet beberapa tahun terakhir, dan di saat terakhir ini malah menjadi booming di media massa elektronik alias dunia pertelevisian dan media massa cetak alias koran.

Aku awalnya udah ga begitu “care” karena sangat kental kesan no evidence based medicine yang relevan dan substansial terhadap kampanye ini. Apalagi dengan jargon lain “Obat Puyer Membahayakan” justru ditangkap oleh orang awam sebagai sesuatu yang sangat menakutkan dan menjadi salah kaprah. Beberapa hari sebelum ini aku  mengikuti seminar yang di adakan oleh sebuah subbagian Ilmu Kesehatan Anak FK UGM (almamaterku), ketika ada peserta menanyakan tentang kampanye puyer ini. Di jawab oleh seorang senior spesialis anak: terlalu berlebihan, bukan puyernya yang salah, tetapi bagaimana prosedur dan etika peresepan obat dan mekanisme pembuatan puyer tersebut. Apalagi sekarang untuk konteks Indonesia tidak banyak obat tunggal  dalam sediaan non puyer, misal sediaan sirup yang bisa diperoleh.

Aku hanya menghimbau teman-teman jangan termakan kampanye no puyer yang menyesatkan ini. Sebagai panduan bagi orang tua ketika berobat ke dokter, jangan takut ketika dokter memberikan puyer. Tapi yang penting perhatikan obat apa saja yang diberikan, fungsinya, cara minumnya, dan reaksi sampingnya. Jika perlu mintalah salinan resep sehingga bila kontrol atau ke dokter lain, dapat dilihat riwayat pengobatannya.

Berikut aku lampirkan beberapa link bantahan terhadap kampanye No Puyer ini, dan beberapa link berisi tips bila harus menerima resep sediaan puyer:

Perdebatan Soal Puyer Tidak Pada Substansinya

Kontroversi Puyer, Membuat Masyarakat Bingung

YLKI: Konsumsi Obat Puyer Masih Dilematis

Puyer Dilarang, Obat Anak Bisa Mahal

IDI : Sesuai Prosedur, Obat Puyer Tak Masalah

—————————————————————————–
Klo gitu aku ikut-ikutan kampanye ah… 🙂

Puyer?? Siapa Takut!!

pic dari sini

asuransikesehatan, dokter, kesehatan, politikkesehatan, selingkuh, tips

Antara MedRep, Dokter, dan MLM-ers


Maaf, ini bukan dimasudkan untuk menyinggung, tapi klo ada yang tersinggung…ya maaf

Sudah bukan rahasia lagi bahwa dokter yang menjalankan praktiknya (karena ada juga dokter yang ga praktik) selalu berurusan dengan obat. Nah, obat-obat ini (apalagi di Indonesia) banyak banget jenisnya, istilah kerennya sediaan spesialistisnya bejibun. Untuk obat dengan komposisi Parasetamol saja (penurun panas) ada ratusan merek dagang. Tentu saja dengan variasi harga yang berbeda. Aku memang tidak membantah kalau ada yang mengatakan, secara praktis ternyata sediaan spesilistis ini berbeda khasiatnya dibanding generik, walaupun di iklan TV dulu digembargemborkan mengenai khasiat obat generik sama aja dengan obat bermerek.

Tapi bukan masalah khasiat yang akan aku bicarakan tetapi lebih kepada strategi promosi dan penjualan obat-obat spesialistis (non-generik) tersebut.

Menurutku dokter memang sulit terlepas sebagai target promosi oleh medical representative (MedRep, mirip dengan SPG-lah = sales promotion girl). Karena dokter (maupun apoteker) merupakan ujung tombak penjualan obat dari pabrik pembuatnya. Namun, yang amat disayangkan ialah, persaingan kuat antar pabrik obat membuat para MedRep cukup dibuat pusing, mereka diberi target oleh perusahaan untuk “mengumpulkan” tandatangan para dokter. Nah, yang paling susah, ketika sang MedRep ga “kuat” alias ga sabaran ketika bertemu dokter yang idealis atau sangat susah ditemui karena sibuk, padahal deadline pengumpulan daftar tandatangan sudah di depan mata. Jadilah sering ada tandatangan dokter yang dipalsukan. Selain itu, para MedRep ini juga terkadang (tidak semua), terutama MedRep perempuan, memberikan bonus berupa dirinya, mulai dari senyum manisnya bahkan bisa sampai seperti yang dilakukan oleh lady escort (pada tahu kan…??)

Aku tidak menyalahkan apa yang MedRep lakukan. Semuanya berpulang ke pada si dokter sendiri, kalau dia kuat iman tidak akan tergoda dengan berbagai cara yang sudah di luar batas itu.

Beberapa waktu lalu aku sempat dicurhati adik kelas yang masih koas (mahasiswa profesi dokter), tentang seorang guru kami, staf sebuah RS terkenal, yang dengan santainya mengatakan: “Kalau tidak karena obat-obat itu (atau kalau tidak karena MedRep dan pabriknya), mana mungkin saya dan keluarga bisa jalan-jalan ke luar negeri? So, jangan anggap remeh obat obat itu!”

Dulu pun ketika aku masih koas, banyak sekali “guyonan” tentang gimmick (baca: strategi/muslihat bonus) oleh pabrik obat ini. Ada staf pengajar ditempatku yang ngomong sambil tertawa: “Dik, tahu ga..klakson mobil saya itu bunyinya C**do..C**do” (bukan tin..tin atau tet..tet..). Yang di maksud itu ialah nama sebuah pabrik obat yang memberikan bonus mobil karena si dokter dianggap mampu mencapai target peresepan obat. Yah, target peresepan!, kuncinya di sini. Sehingga menurutku tidak masalah ketika MedRep tidak memberi target peresepan tertentu kepada sang dokter ketika mempromosikan obatnya, misalnya begini: Dok, kalau dokter bisa meresepkan obat kami yang ini, sejumlah batas minimal 100 tablet per minggu, maka nanti dokter dapat bonus kunci mobil…langsung di depan” (maksudnya sih sudah bisa langsung dipake mobilnya). Selain itu aku juga melihat langsung (waktu masih koas juga) pasien yang ditawari sebuah alat kesehatan untuk mengeluarkan cairan dari rongga dadanya. Setelah aku usut, ternyata alat itu dijual oleh seorang dokter bedah senior.

Dari teori yang pernah aku ketahui, ini disebut sebagai Supply Induce Demand, sayang sekali sang konsumen atau pasien buta sama sekali terhadap tindakan, obat, dan alat kesehatan yang ditawarkan kepadanya. Pasien dan keluarganya kalau sudah sakit prinsip utamanya ialah: yang penting sembuh. Bahkan sang dokter justru nakut-nakutin kalau ga pake obat (merek ini) si pasien ga bakalan sembuh. Jadi enak banget toh jadi dokter yang bermental pedagang, hehehe…maksudnya dagang obat kepada pasien.

Wah, serunya lagi kalau sang dokter juga ikut jadi penyemarak dunia MLM (Multi Level Marketing) seperti Ti***hi, K-**nk, dll. Pasti cepat kaya tuh dokter. Kan apa kata dokter dianggap sebagai “sabda dewa penyelamat”.

OK, kembali ke awal tentang dokter yang main mata dengan pabrik obat melalui MedRep-nya. Beberapa waktu lalu, aku sempat didatangi MedRep juga, dia promosi tentang obatnya dengan diakhiri kata-kata seperti biasanya: “mohon dibantu peresepannya buat pasien dokter…” Seperti biasa aku bilang: OK, pasti saya bantu, yang penting obat lebih murah dan cespleng. Iseng juga aku tanya ke MedRep tersebut. “Pabrik obatnya sering menyelenggarakan seminar kedokteran ga?” “Wah, kalau kita belum pernah kok dok…, tapi dokter ada rencana mau ikut seminar? nanti kita bayarin…” Nah..nah.. “OK, boleh ya? ada umpan balik ga kalau saya dibiayai ikut seminar? (si MedRep kayaknya langsung paham). O, engga kok dok, kita ga nargetin apa-apa, silakan kontak saya aja kalau dokter butuh dibiayai ikut seminar…”. “Baik, terima kasih…”

Terus-terang teman-teman…inilah lingkaran syetan yang tersulit untuk dibasmi, kalau dokternya masih waras seperti aku (hehehe…) pasien insya Allah tidak akan terzalimi atau tertipu. Asal si dokter berorientasi kepada kepuasan dan membela hak pasien pasti hal tersebut bisa diminimalisasi.

Terus terang lagi, kondisi yang sulit tetap dialami dokter seperti (ini asumsi kalau dokternya masih waras):

  • Kerja di RS, dan belum hapal harga obat (jadi harus bolak-balik tanya harga ke bagian farmasi/apotek). Pernah aku kebobolan obatnya terlalu mahal, sampai si keluarga pasien nanya lagi berapa harga obatnya, ketika mau aku tambah obat lagi (karena indikasi lain)
  • Kerja di apotek/klinik, apalagi yang waralaba, dijamin kantong pasien sering kebobolan. Apalagi bos apotek menyaratkan nilai nominal tertentu seperti yang dialami oleh banyak rekan sejawatku ketika kerja di klinik 24 jam. Pokoknya harga obat yang diresepin minimal harus (katakan saja) 20 ribu, kalau kurang dari itu, yah…harus ditambah apa gitu (misal: vitamin, atau merek obatnya diganti dengan yang lebih mahal) agar plafon harga terendah dapat tercapai. Apotek/klinik untung, dokter pusing kepalanya (karena harus tetap bertahan di tempat kerja tersebut), pasien bobol kantongnya…

Posisi kerja yang ideal sebagai dokter menurutku ialah seperti di tempat kerjaku yang lain yaitu di klinik mahasiswa yang dibiayai dengan premi asuransi. Jadi pasien ga peduli apa sakitnya, dia akan dapatkan obat (bahkan obat terbaik sekali pun) tanpa perlu takut dengan harganya. Dokter senang melayani (karena gajinya juga bisa tinggi), pabrik obat juga senang karena obatnya laku keras.

Berikut tips supaya tidak dibobolin kantongnya:

  • Bilang ke dokter diresepin obat generiknya aja (kadang dokter jarang menawarkan resep generik. Atau kalau memang tidak ada obat generiknya mohon dicarikan dengan harga termurah tapi berkualitas (untuk hal ini si dokter akan melihat daftar harga obat atau menanyakan ke pihak apotek). Kadang pun kalau sudah diresepin generik, sering juga apoteknya main nakal, obatnya diganti dengan yang mahal.
  • Selalulah minta second opinion ke dokter lain, atau baca-baca literatur, jika diberikan obat tertentu, apakah sudah sesuai baik indikasi maupun harganya.
  • Kalau dokternya sampai ngomong: “kalau tidak pakai obat merek ini tidak akan sembuh”, atau si dokter tidak mau melayani lebih lanjut…, saranku: minta dirawat dokter lain, pindah ke dokter praktik lain atau apoteklainnya. Tapi kalau ternyata kasusnya kita tidak bisa memilih karena (misal): ternyata cuma ada si dokter tersebut di tempat itu, atau apotek lain jauuuh, yah…sudahlah terimalah nasib itu, berdoalah agar situasi tersebut cepat berubah 

Gambar dari sini

politikkesehatan

Mengapa dunia kesehatan jalan ditempat? bagian pertama


Tulisan ini berkaitan dengan aktivitasku dalam merampungkan tesis masterku.
Pernahkan kita bertanya mengapa kesehatan masyarakat kita itu sangat sulit untuk ditingkatkan?
Jangankan Indonesia, negara maju seperti negara Kanada dengan sistem kesehatannya yang terkenal paling baik di dunia masih saja merasa kesulitan dalam meningkatkan taraf hidup kesehatan masyarakat mereka.

Kita sering berpikir bahwa kegiatan kuratif (pengobatan penyakit) sebagai satu-satunya cara meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
Dimana-mana, pemerintah (terutama pemerintah daerah) lebih suka membangun sarana pelayanan/pengobatan kesehatan seperti rumahsakit dan semacamnya. Di mana-mana masyarakat menyalahkan sistem pelayanan kesehatan yang jelek, semakin banyak malpraktik, kecenderungan diskriminasi pelayanan, dan tarif berobat yang selangit.

Seorang ahli penyakit dari Jerman terkenal pada abad 19, Rudolf Virchow mengatakan bahwa “kedokteran merupakan ilmu sosial, dan politik tidak lain merupakan ilmu kedokteran yang semakin meluas”

Inilah kuncinya, bahwa sebenarnya dunia kesehatan itu sangat beririsan erat dengan dunia politik (beberapa ahli yang lain menyebutkan erat juga dengan bidang perekonomian). Di beberapa negara maju bahkan sudah banyak jurusan pendidikan politik ekonomi kesehatan (health policy & economic)

Virchow menekankan, bila kedokteran/kesehatan ingin berhasil, maka harus memasuki kehidupan sosial dan politik. Ini tentu saja dapat dimengerti, seperti pada kasus wabah penyakit yang belakangan ini banyak terjadi di negara kita, ambil contoh kasus flu burung (avian influenza-AI) dengan virus H5N1 (dan varian lain)-nya. Bagaimanapun tindakan kedokteran konvensional dengan merawatinapkan dan mengisolasi pasien flu burung sampai sekarang tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahkan kalau anda mengetahui dan menyimak berita bahwa sebenarnya sebagian kasus flu burung hanya berupa “suspect” alias masih tersangka atau dugaan semata.

Terus mengapa pemerintah mengeluarkan statement untuk melarang masyarakat untuk memelihara unggas?. Semata-mata ini untuk usaha preventif, sebagaimana keberhasilan negara Vietnam mengeliminasi flu burung ini dengan kebijakan pelarangan pemeliharaan unggas, terutama di wilayah pemukiman. Tapi bagaimana dengan Indonesia? poltikus kita memang belum banyak belajar dan memang belum banyak memahami dan para pakar kesehatan kita juga belum begitu banyak “ngeh” dengan dunia politik.